PPh Pasal 21


Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atau bisa disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri wajib dilakukan oleh:
a.       Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b.      Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c.       Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
d.      Badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e.       Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap  bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan  dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang sudah mempunyai NPWP.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pemotongan PPh Pasal 21:
a.       Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang berlaku bagi:
-          Pegawai tetap
-          Penerima pensiun berkala
-          Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,-
b.      Jumlah penghasilan yang melebihi  Rp 450.000,- sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan  atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,- .
c.       Dasar pengenaan dan pemptongan PPh pasal 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
d.      Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan diatas.

Cara menghitung PPh pasal 21 :
Penghasilan bruto 1 bulan                                                                                          
Gaji                                                                                                     xxx
Tunjangan-tunjangan:
-          Uang transportasi                          xxx
-          Uang makan                                  xxx
-          Uang kesehatan                             xxx
-          Premi asuransi-                              xxx
Ditanggung pemberi-
Kerja                                                                                             xxx     
                                                                                                                              +
            Penghasilan bruto 1 bulan                                                                   xxx
            Dikurangi:
-          Biaya Jabatan 5%                          xxx
(max 500.000 perbulan)
-          Iuran pension                                xxx
-          Iuran JHT                                      xxx
xxx                  _
Penghasilan neto sebulan                                                                      xxx
Penghasilan neto 1 tahun = penghasilan neto 1 bulan X 12
Dikurangi:
-          Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)                                             xxx
­            _
            Penghasilan Kena Pajak (PKP)                                                             xxx
PPh Pasal 21 setahun = Tarif Pasal 17 x PKP
PPh Pasal 21 Sebulan 
v  Iuran pensiun ditanggung pemberi kerja tidak boleh diakui sebagai penghasilan
v  Tarif pasal 17:
-          Wajib Pajak Badan, 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya
-          Wajib pajak orang pribadi =
Tarif pajak
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
5%
0 sampai dengan Rp 50.000.000,-
15%
Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-
25%
Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-
30%
Lebih dari Rp 500.000.000,-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

Gambar
PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING) Pengertian Vouching dan Tracing dalam Pemeriksaan Akuntansi (AUDITING) DalamPemeriksaan Akuntansi (AUDITING) terdapat beberapa istilah Vouching dan Tracing: A. VOUCHING Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi, kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat,Vouching berlawanan arah pengujian dengan Tracing. Vouching dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian (overstatement) selain itu vouching juga digunakan untuk menguji Asersi management mengenai keberadaan (existence) Penilaian (Valuation) hak dan kewajiban (Right and Obligation) Penyajian dan pengungkapan (Presentation and Disclosure). Namun vouching juga memiliki kelemahan Pengujian asersi ...
Baca selengkapnya

pengertian Prosedur Analitik dan Tujuannya??

Gambar
Tau ga sih apa itu PROSEDUR ANALITIK dan apa saja TUJUANnya??     Dalam tahap perencanaan dan tahap review menyeluruh audit mengharuskan penggunaan prosedur analitik. Namun dikalangan mahasiswa banyak yang belum mengetahui sebenarnya apa itu Prosedur analitik dan untuk apa prosedur analitik tersebut, mungkin diantara kalian yang belum tau, masih bingung atau belum paham dengan apa itu prosedur analitik yang sebenarnya, mari kita simak sedikit ulasan tentang judul tersebut.  PENGERTIAN PROSEDUR ANALITIK Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang telah dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data nonkeuangan. Auditor dapat menggunakan satu atau lebih dari lima jenis prosedur analitik. Lima jenis prosedur analitis tersebut yaitu : Membandingkan data klien dengan data indus...
Baca selengkapnya

Perbedaan Audit Internal dan Eksternal

Gambar
Perbedaan Audit Internal dan Eksternal Sukrisno  pada buku “ Auditing : (pemeriksaaan Akuntan) mengemukakan perbedaan audit internal dan eksternal. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut : Internal Audit Ø   Dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Ø   Auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Ø   Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang di audit. Ø   Internal Audit Report  memaparkan mengenai temuan pemeriksaan/ audit findings  yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Ø   Pelaksanaan internal audit mengacu pada  Internal Audit Standards  yang ditetapkan oleh  Institute of Internal Auditors  atau Norma Pemeriksaan Intern...
Baca selengkapnya