PAJAK UMKM : KRITERIA UMKM, TARIF PPH 4(2), CARA MENGHITUNG


·         Kriteria Umum
Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008. Menurut Undang-undang, kkriteria UMKM dibedakan dari jumlah asset dan total omzet penjualan selama 1 tahun. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik jumlah karyawan juga menjadi salah satu variable penentu kriteria UMKM. Di Indonesia terdapat empat kriteria UMKM yaitu Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
a.       Kategori Usaha Menengah
Usaha menengah memiliki persyaratan sebagai berikut : Memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 karyawan, Asset bersih antara Rp 500 juta hingga        Rp 10 M, Omzet tahunan antara Rp 2,5M sampai Rp 50 M
b.      Kategori Usaha Kecil
Usaha Kecil memiliki kriteria sebagai berikut : Memiliki karyawan lebih dari 5 karyawan dan kurang dari 19 karyawan, Asset bersih dai Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, Omzet tahunan antara Rp 300 juta hingga rp 2,5M
c.       Kategori Usaha Besar
Berikut merupakan kriteria yang dimiliki oleh Usaha Besar : Memiliki karyawan lebih lebig dari 100 karyawan, Asset bersih lebih dari Rp 10M, Omzet tahunan lebih dari Rp 50M
d.      Kategori Usaha Mikro
Usaha Mikro mempunyai syarat sebagai berikut : Memiliki karyawan kurang dari 4 orang, Asset kekayaan sampai Rp 50 juta per tahun, Omzet tahunan hingga Rp300 juta per tahun.
·         Tarif PPh Pasal 4(2) untuk UMKM
Kebijakan pajak UMKM di PP No. 23 Tahun 2018 yang memungkinkan pelaku usaha UMKM memperoleh potongan pajak dari 1% menjadi 0,5% tidak berlaku seluruh pengusaha UMKM tetapi hanya berlaku untuk UMKM yang omzetnya kurang dari 4,8 M dalam setahun.
Pajak UMKM 1% yang telah berganti dengan ketetapan final berupa pajak UMKM 0,5% tidak bersifat mutlak tetapi bersifat opsional.
Keringanan pajak UMKM 0,5% hanya berlaku 7 tahun bagi wajib pajak bersifat pribadi. Kemudahan pajak 0,5% hanya berlaku 4 tahun bagi wajib pajak UMKM berbadanhukum Koperasi, Cv atau Firma dan UMKM sebesar 0,5% hanya berlaku 3 tahun untuk wajib pajak yang berbadan Perseroan Terbatas.
Setelah lepas dari waktu yang ditentukan maka pelaku UMKM harus kembali memberlakukan skema tarif pajak normal seperti yang tertuang  di pasal 17 UU No. 36.
·         Cara Menghitung
Tuan Billy mempunyai usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omzet sebulan Rp. 15.000.000. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 Tahun 2018. Jadi perhitungan pajaknya :
Untuk omzet bulan Juli yang akan disetor Agustus
0,5% x Rp15.000.000 = Rp 750.000
Jika Rp 15.000.000 merupakan omzet Juni yang akan dibayar Juli maka perhitungannya masih menggunakan tarif 1% x Rp 15.000.000 = Rp 150.000

Tuan Billy dapat mempertahankan tarif 0,5% itu sampai waktu 7 tahun. Setelah itu dia wajib melakukan pembukuan dan menjadi wajib pajak normal.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

Gambar
PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING) Pengertian Vouching dan Tracing dalam Pemeriksaan Akuntansi (AUDITING) DalamPemeriksaan Akuntansi (AUDITING) terdapat beberapa istilah Vouching dan Tracing: A. VOUCHING Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi, kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat,Vouching berlawanan arah pengujian dengan Tracing. Vouching dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian (overstatement) selain itu vouching juga digunakan untuk menguji Asersi management mengenai keberadaan (existence) Penilaian (Valuation) hak dan kewajiban (Right and Obligation) Penyajian dan pengungkapan (Presentation and Disclosure). Namun vouching juga memiliki kelemahan Pengujian asersi ...
Baca selengkapnya

Perbedaan Audit Internal dan Eksternal

Gambar
Perbedaan Audit Internal dan Eksternal Sukrisno  pada buku “ Auditing : (pemeriksaaan Akuntan) mengemukakan perbedaan audit internal dan eksternal. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut : Internal Audit Ø   Dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Ø   Auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Ø   Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang di audit. Ø   Internal Audit Report  memaparkan mengenai temuan pemeriksaan/ audit findings  yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Ø   Pelaksanaan internal audit mengacu pada  Internal Audit Standards  yang ditetapkan oleh  Institute of Internal Auditors  atau Norma Pemeriksaan Intern...
Baca selengkapnya

PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atau bisa disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri wajib dilakukan oleh: a.        Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b.       Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c.        Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; d.       Badan yang mem...
Baca selengkapnya