PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


A.     DASAR HUKUM
Dasar hukum pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang N0.12 tahun 1994.
B.      CARA DAN KETENTUAN MENDAFTARKAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
Berikut adalah prosedur pendaftaran objek PBB:
1.      Datangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengatur daerah objek pajakmu terletak
2.      Isi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang bisa kamu dapatkan di KPP atau KP2KP tersebut secara gratis
C.      DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah, yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Beliau menetapkan harga-harga tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari bupati dan walikota setempat.
NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya di masing-masing wilayah memang cenderung berbeda-beda.
Sementara itu, NJKP adalah dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan..
Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, ketentuan presentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:
1.      Objek pajak perkebunan sebesar 40%.
2.      Objek pajak pertambangan sebesar 40%.
3.      Objek pajak kehutanan sebesar 40%.
4.      Objek pajak lainnya seperti Pedesaan dan Perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni:
·         Jika NJOP-nya > Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 40%.
·         Sedangkan, jika NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 20%.
D.     CARA MENGHITUNG PAJAK
Besarnya pajak terutang dihtung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP
                                                 = 0,5% x {Persentase NJKP x ( NJOP-NJOPTKP)}
Contoh :
Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp. 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp. 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah :
=0,5% x 20% x (Rp 20.000.000,00 – Rp 12.000.000,00)
=Rp 8.000,00

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

Gambar
PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING) Pengertian Vouching dan Tracing dalam Pemeriksaan Akuntansi (AUDITING) DalamPemeriksaan Akuntansi (AUDITING) terdapat beberapa istilah Vouching dan Tracing: A. VOUCHING Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi, kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat,Vouching berlawanan arah pengujian dengan Tracing. Vouching dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian (overstatement) selain itu vouching juga digunakan untuk menguji Asersi management mengenai keberadaan (existence) Penilaian (Valuation) hak dan kewajiban (Right and Obligation) Penyajian dan pengungkapan (Presentation and Disclosure). Namun vouching juga memiliki kelemahan Pengujian asersi ...
Baca selengkapnya

pengertian Prosedur Analitik dan Tujuannya??

Gambar
Tau ga sih apa itu PROSEDUR ANALITIK dan apa saja TUJUANnya??     Dalam tahap perencanaan dan tahap review menyeluruh audit mengharuskan penggunaan prosedur analitik. Namun dikalangan mahasiswa banyak yang belum mengetahui sebenarnya apa itu Prosedur analitik dan untuk apa prosedur analitik tersebut, mungkin diantara kalian yang belum tau, masih bingung atau belum paham dengan apa itu prosedur analitik yang sebenarnya, mari kita simak sedikit ulasan tentang judul tersebut.  PENGERTIAN PROSEDUR ANALITIK Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang telah dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data nonkeuangan. Auditor dapat menggunakan satu atau lebih dari lima jenis prosedur analitik. Lima jenis prosedur analitis tersebut yaitu : Membandingkan data klien dengan data indus...
Baca selengkapnya

Perbedaan Audit Internal dan Eksternal

Gambar
Perbedaan Audit Internal dan Eksternal Sukrisno  pada buku “ Auditing : (pemeriksaaan Akuntan) mengemukakan perbedaan audit internal dan eksternal. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut : Internal Audit Ø   Dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Ø   Auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Ø   Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang di audit. Ø   Internal Audit Report  memaparkan mengenai temuan pemeriksaan/ audit findings  yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Ø   Pelaksanaan internal audit mengacu pada  Internal Audit Standards  yang ditetapkan oleh  Institute of Internal Auditors  atau Norma Pemeriksaan Intern...
Baca selengkapnya