Obligasi


OBLIGASI

Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan  jangka waktu tertentu (waktu jatuh tempo) serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo (maturity) akhir lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Jika surat berharga memiliki maturitas lebih pendek dari 10 tahun, maka surat berharga tersebut dinamakan wesel (notes).

JENIS-JENIS OBLIGASI

1.      Debenture
Debenture adalah hutang jangka panjang ( Obligasi ) tanpa jaminan. Karena debenture tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan, pemegang debenture menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi.

2.      Debenture bernilai rendah ( Subordinated debenture)
Debenture bernilai rendah adalah hutang jangka panjang dengan tuntutan terhadap aktiva dibawah debenture. Jika terjadi likuidasi, pemegang debenture bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai lebih tinggi dibayar. Namun debenture bernilai rendah ini memiliki hak untuk menuntut pembayaran pada saat likuidasi lebih dulu daripada pemegang saham preferen dan saham biasa.

3.      Obligasi Penghasilan ( Income Bond )
Suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu maka dapat diakumulasikan untuk periode berikutnya, dengan syarat laba perusahaan mencukupi. Obligasi penghasilan ini memiliki peringkat pembayaran yang lebih tinggi dari saham preferen, saham biasa dan hutang bernilai rendah jika perusahaan dilikuidasi.

4.      Obligasi Sampah ( Junk Bond )
Obligasi sampah disebut juga obligasi yang memberikan hasil tinggi , karena memiliki risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Obligasi ini diterbitkan sehubungan dengan perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi ( leverage buyout ) dimana perusahaan menghadapi kesulitan dan risiko kegagalan. Sehingga hanya sedikit investor yang mau menanamkan modalnya pada obligasi sampah ini.

5.      Obligasi Hipotik ( Mortgage Bond )
Obligasi hipotik adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotik kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Hipotik merupakan dokumen resmi yang memberikan pemegang obligasi hak gadai atas aktiva yang dijaminkan. Apabila perusahaan tidak mampu melunasi utangnya pada jatuh tempo, maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya.

6.      Obligasi Berseri
Obligasi berseri adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Semua obligasi memiliki tanggal jatuh tempo yang sama walaupun ada obligasi khusus yang ditarik kembali sebelum tanggal tersebut. Akan tetapi, obligasi berseri memiliki jatuh tempo berbeda yaitu secara periodic hingga maturitas akhir.

7.      Sertifikat Perwakilan Peralatan ( Equipment trust certificate, ETC)
Sertifikat perwakilan peralatan merupakan investasi jangka menengah hingga panjang. Model pendanaan ini digunakan misalnya oleh perusahaan umum kereta api untuk mendanai perolehan mesin lokomotif. Dalam model pendanaan ini, perusahaan kereta api menandatangani perjanjian dengan perusahaan manufaktur untuk pembuatan peralatan khusus.
 (M.A)

Sumber : Harjito, Agus dan Martono. 2011. Manajemen Keuangan. Yogyakarta : Ekonisia
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

Gambar
PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING) Pengertian Vouching dan Tracing dalam Pemeriksaan Akuntansi (AUDITING) DalamPemeriksaan Akuntansi (AUDITING) terdapat beberapa istilah Vouching dan Tracing: A. VOUCHING Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi, kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat,Vouching berlawanan arah pengujian dengan Tracing. Vouching dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian (overstatement) selain itu vouching juga digunakan untuk menguji Asersi management mengenai keberadaan (existence) Penilaian (Valuation) hak dan kewajiban (Right and Obligation) Penyajian dan pengungkapan (Presentation and Disclosure). Namun vouching juga memiliki kelemahan Pengujian asersi ...
Baca selengkapnya

Perbedaan Audit Internal dan Eksternal

Gambar
Perbedaan Audit Internal dan Eksternal Sukrisno  pada buku “ Auditing : (pemeriksaaan Akuntan) mengemukakan perbedaan audit internal dan eksternal. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut : Internal Audit Ø   Dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Ø   Auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Ø   Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang di audit. Ø   Internal Audit Report  memaparkan mengenai temuan pemeriksaan/ audit findings  yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Ø   Pelaksanaan internal audit mengacu pada  Internal Audit Standards  yang ditetapkan oleh  Institute of Internal Auditors  atau Norma Pemeriksaan Intern...
Baca selengkapnya

PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atau bisa disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri wajib dilakukan oleh: a.        Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b.       Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c.        Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; d.       Badan yang mem...
Baca selengkapnya