Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Tabungan Serta Diskonto SBI


PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI

1.      Pengertian
Deposito yang dimaksud adalah deposito dengan anam dan dalam bentuk apa pun termasuk deposito berjangka, sertifikasi deposito, dan deposit on call, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan dluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia.
2.      Objek dan Tarif
Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar:
·         20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
·         20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.
3.      Pemotong
Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah:
·         Bank Pembayaran Bunga.
·        Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan Bank yang menjual kembali sertifikat BI (SBI) kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendiriannya bbelum disahkan oleh Menteri Keuangan dan ukan bank wajib memotong PPh atau diskonto SBI tersebut.
4.      Dikecualikan dari Pemotong PPh
Deposito yang dikecualikan dari pemotongan PPh adalah:
·         Jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tdak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus serbu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yan dipecah-pecah.
·         Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar ngeri di Indonesia.
·         Bungan deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keteragan Bebas (SKB), yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar.
·         Bunga tabungan pada bank yang dtunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
Orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajak yang telah dipotong, dapat mengajukan permohonan pengembalian (terstitusi).

Sumber:
Salemba, E. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7-Buku 1. Jagakarsa, Jakarta Selatan.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

Gambar
PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING) Pengertian Vouching dan Tracing dalam Pemeriksaan Akuntansi (AUDITING) DalamPemeriksaan Akuntansi (AUDITING) terdapat beberapa istilah Vouching dan Tracing: A. VOUCHING Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi, kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat,Vouching berlawanan arah pengujian dengan Tracing. Vouching dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian (overstatement) selain itu vouching juga digunakan untuk menguji Asersi management mengenai keberadaan (existence) Penilaian (Valuation) hak dan kewajiban (Right and Obligation) Penyajian dan pengungkapan (Presentation and Disclosure). Namun vouching juga memiliki kelemahan Pengujian asersi ...
Baca selengkapnya

Perbedaan Audit Internal dan Eksternal

Gambar
Perbedaan Audit Internal dan Eksternal Sukrisno  pada buku “ Auditing : (pemeriksaaan Akuntan) mengemukakan perbedaan audit internal dan eksternal. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut : Internal Audit Ø   Dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Ø   Auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Ø   Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang di audit. Ø   Internal Audit Report  memaparkan mengenai temuan pemeriksaan/ audit findings  yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Ø   Pelaksanaan internal audit mengacu pada  Internal Audit Standards  yang ditetapkan oleh  Institute of Internal Auditors  atau Norma Pemeriksaan Intern...
Baca selengkapnya

PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atau bisa disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri wajib dilakukan oleh: a.        Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b.       Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c.        Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; d.       Badan yang mem...
Baca selengkapnya