E-Commerce dan Perkembangan Pajak yang Mengaturnya di Indonesia

E-Commerce dan Perkembangan Pajak yang Mengaturnya
di Indonesia

Transaksi perdagangan online (e-commerce) saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia, pasalnya nilai transaksi yang terjadi mengalami kenaikan sejak tahun 2011. Berikut grafik kenaikan nilai transaksi e-commerce di Indonesia dalam 4 tahun.


Sumber: katadata.co.id

Perkembangan industri e-commerce dunia seperti Lazada dan Shopee (Singapura) serta JD.id (Tiongkok) menjadi salah satu pacuan lahirnya bisnis digital lokal, antara lain Tokopedia dan Bukalapak. Bahkan perusahaan rintisan tersebut bervaluasi sebesar US$ 1 miliar (Rp 15 triliun). Perkembangan e-commerce di Indonesia memberikan banyak keuntungan pada perusahaan rintisan asal Singapura—Lazada. Sebab pada kuartal pertama tahun 2018, Lazada memimpin traffic/jumlah kunjungan situs e-commerce terbesar di Indonesia.  Dengan potensi tersebut, industri digital menjadi salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan.

sumber gambar: Google

 Dilihat dari informasi diatas, pada era digital ini masyarakat banyak yang beralih berbelanja dari toko offline ke toko online, sehingga transaksi e-commerce semakin meningkat. Hal itu yang membuat pemerintah semakin memperhatikan kegiatan transaksi e-commerce ini. 
Bagi dunia perpajakan, transaksi e-commerce merupakan hal yang tidak asing dan sering dibicarakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce, transaksi e-commerce terbagi atas 4 model bisnis, yaitu:
·             Online marketplace
·             Classified ads
·             Daily deals
·             Online retail
 Baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan aturan pajak bagi pelaku usaha e-commerce atau toko online. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik tersebut berlaku mulai 1 April 2019.

Bagaimana sistematika dan perkembangan PMK tersebut?
Menurut finance.detik.com, Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan tersebut semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. Pokok pengaturan dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai dari kewajiban memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari pemilik e-commerce hingga para pedagang online yang memanfaatkan marketplace. Adapun, dalam aturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini juga mengatur mengenai batasan omzet sebagai penentu menjadi pengusaha kena pajak (PKP) atau tidak. Namun, peraturan pajak mengenai e-commerce masih dalam pembahasan lebih lanjut, sehingga saat ini belum ada ketentuan dan persyaratan yang valid mengenai e-commerce yang seperti apa yang akan dikenakan pajak.

(Zhr)

Sumber dan referensi:
https://katadata.co.id/analisisdata/2018/10/23/tiga-celah-pengembangan-e-commerce-di-indonesia
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4381655/aturan-pajak-e-commerce-berlaku-efektif-1-april-2019



Komentar

  1. chintia lim30 Agustus 2019 pukul 04.01

    Dapatkan Penghasilan Tambahan Dengan Bermain Poker Online di www,SmsQQ,com

    Keunggulan dari smsqq adalah
    *Permainan 100% Fair Player vs Player - Terbukti!!!
    *Proses Depo dan WD hanya 1-3 Menit Jika Bank Tidak Gangguan
    *Minimal Deposit Hanya Rp 10.000
    *Bonus Setiap Hari Dibagikan
    *Bonus Turn Over 0,3% + 0,2%
    *Bonus referral 10% + 10%
    *Dilayani Customer Service yang Ramah dan Sopan 24 Jam NONSTOP
    *Berkerja sama dengan 4 bank lokal antara lain : ( BCA-MANDIRI-BNI-BRI )

    Jenis Permainan yang Disediakan ada 8 jenis :
    Poker - BandarQ - DominoQQ - Capsa Susun - AduQ - Sakong - Bandar Poker - Bandar 66

    Untuk Info Lebih Lanjut Dapat menghubungi Kami Di :
    BBM: 2AD05265
    WA: +855968010699
    Skype: smsqqcom@gmail.com

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

Gambar
PENGERTIAN VOUCHING DAN TRACING DALAM PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING) Pengertian Vouching dan Tracing dalam Pemeriksaan Akuntansi (AUDITING) DalamPemeriksaan Akuntansi (AUDITING) terdapat beberapa istilah Vouching dan Tracing: A. VOUCHING Vouching adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan suatu bukti yang mendukung transaksi, kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi serta memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat,Vouching berlawanan arah pengujian dengan Tracing. Vouching dilakukan untuk mendeteksi apakah catatan akuntansi klien ketinggian (overstatement) selain itu vouching juga digunakan untuk menguji Asersi management mengenai keberadaan (existence) Penilaian (Valuation) hak dan kewajiban (Right and Obligation) Penyajian dan pengungkapan (Presentation and Disclosure). Namun vouching juga memiliki kelemahan Pengujian asersi ...
Baca selengkapnya

pengertian Prosedur Analitik dan Tujuannya??

Gambar
Tau ga sih apa itu PROSEDUR ANALITIK dan apa saja TUJUANnya??     Dalam tahap perencanaan dan tahap review menyeluruh audit mengharuskan penggunaan prosedur analitik. Namun dikalangan mahasiswa banyak yang belum mengetahui sebenarnya apa itu Prosedur analitik dan untuk apa prosedur analitik tersebut, mungkin diantara kalian yang belum tau, masih bingung atau belum paham dengan apa itu prosedur analitik yang sebenarnya, mari kita simak sedikit ulasan tentang judul tersebut.  PENGERTIAN PROSEDUR ANALITIK Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang telah dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data nonkeuangan. Auditor dapat menggunakan satu atau lebih dari lima jenis prosedur analitik. Lima jenis prosedur analitis tersebut yaitu : Membandingkan data klien dengan data indus...
Baca selengkapnya

Perbedaan Audit Internal dan Eksternal

Gambar
Perbedaan Audit Internal dan Eksternal Sukrisno  pada buku “ Auditing : (pemeriksaaan Akuntan) mengemukakan perbedaan audit internal dan eksternal. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut : Internal Audit Ø   Dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Ø   Auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Ø   Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang di audit. Ø   Internal Audit Report  memaparkan mengenai temuan pemeriksaan/ audit findings  yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Ø   Pelaksanaan internal audit mengacu pada  Internal Audit Standards  yang ditetapkan oleh  Institute of Internal Auditors  atau Norma Pemeriksaan Intern...
Baca selengkapnya