Postingan

PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atau bisa disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri wajib dilakukan oleh: a.        Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b.       Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c.        Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; d.       Badan yang mem...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A.      DASAR HUKUM Dasar hukum pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang N0.12 tahun 1994. B.       CARA DAN KETENTUAN MENDAFTARKAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Berikut adalah prosedur pendaftaran objek PBB: 1.       Datangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengatur daerah objek pajakmu terletak 2.       Isi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang bisa kamu dapatkan di KPP atau KP2KP tersebut secara gratis C.       DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah, yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Beliau menetapkan harga-harga tersebut dengan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kontrol proses audit terhadap revolusi industri 4.0

Proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format data menjadi format digital sehingga menjadi lebih mudah dalam penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian atau yang biasa disebut dengan digitalisasi. Munculnya revolusi industri yang kini memasuki pada generasi ke empat atau biasa disebut dengan era revolusi industri 4.0   memberikan banyak dampak pada setiap lini kehidupan khususnya pada bidang teknologi, dimana pada era ini kita dipermudah dalam mengakses bahkan mengerjakan sesuatu. Sehingga banyak hal yang dapat dikerjakan lebih efektif dan efisien yang dapat mengarah pada kemajuan pada suatu perusahaan maupun negara yang menerapkannya. Revolusi industri memberikan peluang dan manfaat yang besar. Dampak tersebut salah satunya dirasakan pada bidang akuntansi khususnya oleh para auditor. Auditor dalam melaksanakan tugasnya tak jauh dari kertas kerja audit (workpaper) , yang mana profesi auditor juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Perubahan pengg...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PPh PASAL 22

Gambar
DASAR HUKUM 1.       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2.       Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2010 tentang Pemungutan Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain. OBJEK PPH PASAL 22             Pajak penghasilan pasal 22 yang berkenan dengan bendaharawan pemerintah yakni berupa pembayaran atas barang yang jumlahnya lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) meskipun pembayarannya terpecah-pecah. PPh pasal 22 dikecualikan atas: 1.  ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya